DAFTAR ISI
Kata pengantar....................................................................................................................... i
Daftar isi................................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................... 1
A. Latar
Belakang........................................................................................................... 1
B. Tujuan........................................................................................................................ 2
BAB
II PEMBAHASAN..................................................................................................... 3
A. Masyarakat
Sejahtra................................................................................................... 3
B. Kesejateraan
Keluarga............................................................................................... 3
C. Jenis
Indikator Masyarakat........................................................................................ 4
D. Indikator
Keluarga Sejahtera..................................................................................... 5
E. Manfaat
Indikator...................................................................................................... 6
F. Ukuran-ukuran
Indikator........................................................................................... 6
G. Indikator
Kemiskinan................................................................................................ 8
H. Penyebab
kemiskinan................................................................................................. 8
I. Kriteria
Masyarakat Miskin....................................................................................... 9
BAB
III PENUTUP.............................................................................................................. 10
Kesimpulan............................................................................................................................ 10
Daftar
pustaka....................................................................................................................... 11
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan
berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.kesenjangan dan
ketimpangan dalam kehidupan masyarakat di akibatkan oleh keberhasilan
pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Badrudin (2012) Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang
menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari
standar kehidupan masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan
terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya
kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan,dan kesehatan,
atau keadaan dimana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat
batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmai dan
rohani (Todaro dan Stephen C.smith). Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009,
kesejahteraan sosial yaitu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan
material,spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu
menggembangkan diri.
Untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu masyarakat
atau kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat
13 dijadikan ukuran , yaitu tingkat pendapatan keluarga,komposisi pengeluaran
rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk konsumsi pangan dan
non-pangan ,tingkat pendidikan keluarganya, dan tingkat kesehatan keluarga (BPS
Indonesia 2014).
Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada
dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan
tingkat kesejahteraan antara lain sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat,
potensi regional (sumber daya alam, lingkungan, infrastruktur) yang
mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi dan kondisi kelembagaan
yang membentuk jaringan kerja produksi an pemasaran [ada skala lokal, regional
dan global (Sururi, 2017).
Keterbatasan indikator ekonomi dalam
merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah meningkatkan perhatian
dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan yang selama
ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, seperti: pertumbuhan ekonomi
dan penurunan kemiskinan dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat
kesejahteraan yang sesungguhnya. Indikator ekonomi tersebut pada umumnya diukur
secara obyektif dengan pendekatan berbasis uang (monetary-based indicators)
(hidayat, 2016).
Tingkat kesejahteraan dapat di nilai dari dua cara,
yaitu dengan menggunakan indikator objektif dan menggunkan indikator subjektif.
Indikator ini bukan bermaksud menggantikan pendapatan dalam mengukur tingkat
kesejahteraan, melainkan indikator ini memperluas skala pengukuran tingkat
kesejahteraan dengan pendapatan sebagai indikator objektif dan memasukan
indikator subjektif seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial,
ketersediaan waktu luang, kondisi lingkungan, keharmonisan keluarga, kondisi
rumah, dan kemanan. Indeks kebahagian merupakan indikator subjektif dalam
mengukur tingkat kesejahteraan yaitu ukuran kepuasan seseorang terhadap
indikator yang ada di dalam indeks kebahagiaan tersebut. Sedangkan untuk
mengukur tingkat kesejahteraan dengan indikator objektif dapat diukur melalui
pendapatan.
Di Indonesia pengukuran indeks kebahagiaan mulai
dilakukan sejak tahun 2013 dengan menggunakan indikator kepuasan hidup, yaitu
penelitian kepuasan responden terhadap 10 aspek kehidupan sosial meliputi:
kesehatan,pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga,keharmonisan keluarga,
ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan
lingkungan, dan kondisi keamanan.
B.
Tujuan
1. Untuk
mengetahui kesejahteraan masyarakat
2. Untuk
mengetahui indikator kesejahteraan masyarakat
3. Untuk
mengetahui kesejahteraan keluarga
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Masyarakat
Sejahtera
Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan
berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semkin baik.kesenjangan dan
ketimpangan dalam kehidupan masyarakat di akibatkan oleh keberhasilan
pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Badrudin (2012) Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang
menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari
standar kehidupan masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan
terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya
kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan, dan
kesehatan, atau keadaan dimana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada
tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan
jasmai dan rohani (Todaro dan Stephen C.smith). Menurut Undang-undang No 11
Tahun 2009, kesejahteraan sosial yaitu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak
serta mampu menggembangkan diri untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu
masyarakat atau kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator
yang dapat dijadikan ukuran, yaitu tingkat pendapatan keluarga, komposisi
keluarga, rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk konsumsi pangan
dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarganya, dan tingkat kesehatan keluarga
(BPS Indonesia 2014).
B.
Kesejahteraan
Keluarga
Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat
subjektif, sehingga setiapkeluarga atau individu di dalamnya yang memiliki
pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda
tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN).
Kesejahteraan menurut BPS (2011) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan
jasmani dan rohani dari rumah tanggatersebut dapat dipenuhi sesuai dengan
tingkat hidup.
Keluarga Sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk
berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual
dan materiil yanglayak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan
yang serasi,selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan
masyarakat danlingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2009).
Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan
proporsi pengeluaran rumahtangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat
dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok
sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan
pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan
pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok,
dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih
rendah.
C.
Jenis
Indikator Masyarakat
a. Indikator
input
Berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan
turut menentukan keberhasilan program. Contohnya:
·
Rasio murid-guru
·
Rasio dokter-penduduk
·
Rasio
puskesmas-penduduk
b. Indikator
proses
Menggambarkan bagaimana proses pembangunan
berjalan. Contohnya:
·
Rata-rata jml jam kerja
·
Rata-rata jml kunjungan
ke puskesmas
·
% kelahiran yang
ditolong dukun
c. Indikator
output
Menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu
program kegiatan telah berjalan. Contohnya:
·
AKB
·
Angka harapan hidup
·
TPAK
D.
Indikator
Keluarga Sejahtera
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
menetapkan kriteria yang digunakan untuk mengukur Kesejahteraan Keluarga untuk
mengukur kemiskinan,menurut BKKBN Keluarga sejahtera dikelompokkan menjadi lima
tahapan yaitu :
a) Keluarga
pra sejahtera Keluarga pra sejahtera merupakan keluarga yang belum dapat
memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya sebagai keluarga sejahtera I, seperti
kebutuhan akan pengajaran agama,konsumsi pangan dan non pangan serta kesehatan.
b) Keluarga
sejahtera tahap I Dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera tahap pertama
apabila keluarga mampu memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, akan tetapi
belum mampu memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, indikatotnya yaitu :
1.
Anggota keluarga melaksanakan ibadah berdasarkan agama yang di anutnya.
2.
Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dipakai di
rumah,bekerja,sekolah maupun bepergian.
3.
Seluruh anggota keluarga dapat makan 2 kali sehari atau lebih.
4.
Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
5.
Bila anak atau anggota keluarga sakit dapat dibawa ke sarana atau petugas
kesehatan.
c) Keluarga
Sejahtera Tahap III Dapat dikatakan Keluarga Sejahtera Tahap III apabila
keluarga-keluarga yang disamping dapat memenuhi kriteria dari Keluarga Tahap I
harus juga memenuhi syarat sosial psikologis 6-14 yang terdiri dari :
6. Anggota
keluarga dapat beribadah secara teratur
7. Minimal
sekali dalam satu minggu seluruh anggota keluarga keluarga dapat memakan
daging,ikan,telur sebagai lauk pauknya.
8. Seluruh
anggota keluarga dapat membeli paling kurang satu stel pakaian baru dalam
setahun.
9. Luas
lantai tempat tinggalnya paling kuran apabila dibagi dengan jumlah penghuni
rumah.
10. Anggota
keluarga dalam keadaan sehat dalam waktu tiga bulan terakhir.
11. Paling
sedikit satu orang dari anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas sudah mempunyai
penghasilan tetap.
12. Semua
anggota keluarga yang ber usia 10-60 tahun dapat membaca.
13. Anak
yang berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
14. Bila
anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih dalam usia subur harus memakai
alat kontrasepsi.
E.
Manfaat
Indikator
1. Menilai
hasil pembangunan ekonomi.
2. Memantau
dampak sosial dari kebijakan dan pengeluaran masyarakat.
3. Mengukur
kondisi, keadaan, dan trend kesejahteraan masyakat.
4. Membandingkan
antar berbagai masalah sosial, kesenjangan sosial, serta memantau
perkembangannya sepanjang waktu.
5. Memantau
kondisi kelompok penduduk pada lapisan masyarakat tertentu yang mungkin masih membutuhkan perhatian dan
bantuan khusus.
F.
Ukuran-ukuran
Indikator
·
Jumlah: lebih sering digunakan ukuran per unit,
misal: jumlah murid per kelas, kepadatan penduduk, dll
·
Rasio: menyatakan suatu
perbandingan antara dua bilangan (a/b)
dan dapat dinyatakan dalam persentase, misal: rasio jenis kelamin, rasio
guru-murid, dll
·
Proporsi: menyatakan
perbandingan antara suatu bagian bilangan (jumlah) dengan bilangan/jumlah
keseluruhan (a/a+b), apabila dinyatakan dalam perseratus, menjadi persentase, missal
: persentase penduduk miskin, persentase penduduk migran, dll
·
Angka/Tingkat : jumlah
unit yang mengalami suatu peristiwa/kejadian dibandingkan dengan jml unit yang
berpeluang mengalami/mempunyai resiko peristiwa tersebut, misal : TPAK, AKB,
dll
G.
Indikator
Kemiskinan
Menurut BPS,
kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar dari kebutuhan dasar,
baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut sebagai garis
kemiskinan, yakni kebutuhan dasar makanan setara 2100 kalori energi per kapita
per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang
paling pokok (BPS, 1996).
BPS telah
mengembangkan model penentuan penduduk miskin didasarkan pada model estimasi
konsumsi sebagai berikut:
Ln yvh = xvh β + nv
+ Evh
Dimana :
Ln yvh : log konsumsi per kapita dari rumah tangga h
dalam desa v
Xvh
: suatu
vektor dari karakteristik observasi, termasuk di dalamnya variabel
tingkat desa
nv
: merepresentasikan unsur galat (error term) tingkat desa
Evh : unsur galat rumah tangga, diasumsikan nv
tidak berkorelasi antar desa dan Evh tidak berkorelasi antar rumah tangga.
Variabel
yang digunakan untuk sebagai indikator kemiskinan (BPS, 2001)
|
No |
Variable |
|
1 |
Luas tanah
bangunan tempat tinggal |
|
2 |
Jenis lantai
bangunan tempat tinggal |
|
3 |
Jenis dinding tempat tinggal |
|
4 |
Fasilitas tempat
buang air besar |
|
5 |
Sumber penerangan |
|
6 |
Sumber air minum |
|
7 |
Bahan bakar untuk
memasak |
|
8 |
Konsumsi
daging susu ayam / minggu |
|
9 |
Pembelian pakaian
baru untuk setiap anggota rumah tangga dalam setahun |
|
10 |
Makan dalam
sehari untuk setiap anggota rumah tangga |
|
11 |
Kemampuan
membayar untuk berobat ke puskesmas/poliklinik |
|
12 |
Lapangan
pekerjaan utama kepala rumah tangga |
|
13 |
Pendidikan
teringgi kepala keluarga |
|
14 |
Pemilikan asset /
tabungan |
H.
Penyebab
Kemiskinan
Kemiskinan merupakan suatu situasi dimana seseorang
yang dalam keadaan serba kekurangan harta serta benda berharga, hal ini
tergantung pada situasi tertentu, biasanya membandingkan keadaan sekelompok
orang dengan kelompok lain di dalam masyarakat, terjadinya kemiskinan di
akibatkan karena akumulasi berbagai persoalan, bukan hanya semata-mata aspek
ekonomi. Sosial, politik, budaya sumberdaya manusia (pendidikan) serta berbagai
aspek lainnya juga berkaitan dengan kemiskinan.
Hal ini biasa di sebut dengan Lingkaran Perangkap
Kemiskinan (The Vicious Circle) yaitu, terjadinya suatu rangkaian ataupun
kekuatan yang saling bersangkutan atau yang saling mempengaruhi satu sama lain
sehingga akan menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap berada dalam
kondisi miskin dan akan kesulitan untuk mencapai tingkat pembagunan yang lebih
tinggi, Lingkaran perangkap kemiskina ini akan menyebabkan suatu negara
terkesan seolah-olah untuk memberantas kemiskinan merupakan sesuatu yang sangat
sulit, karena adanya keterkaitan dari berbagai aspek yang akan berputar terus
menerus. Dimana masyarakat miskin akan memiliki konsumsi yang rendah, sandang, papan,
dan pangan rendah, hal ini akan mengakibatkan status gizi masyarakat juga
rendah, rendahnya status gizi akan membuat kesehatan masyarakat juga rendah,
sedangkan apabila kesehatan rendah kinerja masyarakat akan menurun dan dengan
menurunya kinerja akan mengakibatkan produksi menjadi rendah, rendahnya
produksi akan membuat masarakat berada dalam kemiskinan, kembali lagi apabila
masyarakat dalam keadaan miskin mereka akan memiliki produktifitas yang rendah
darendahnya produktifitas ini akan mengakibatkan pengetahuan masyarakat juga menurun
dengan rendahnya pengetahuan masyarakat akan membuat daya beli pendidikan dan
informasi juga rendah apabila pendidikan masyarakat rendah akan mengakibatkan
pendapatan masyarakat rendah, rendahnya pendapatan masyarakat ini akan membuat
produksi menjadi rendah, rendahnya produksi ini akan membuat masyarakat
kesulitan 24 dalam mengumpulkan modal sehingga tabungan menjadi rendah, dan
rendahnya tabungan akan membuat masyarakat menjadi miskin. Hal ini akan terus
berputas sehingga masyarakat kesulitan dalam mengatasinya.
I.
Kriteria
Masyarakat Miskin Menurut Standar BPS
Adapun kriteria yang digunakan untuk mengukur dan
menentukan suatu keluarga dapat dikatakan miskin (tidak sejahtera) yaitu:
a. Luas
latai tempat tinggal delapan meter persegi per orang
b. Jenis
lantai terbuat dari tanah,bambu maupun kayu murahan
c. Dinding
tempat tinggal terbuat dari bambu,rumbia,kayu dengan kualitas rendah,tembok
tanpa diplester (dihaluskan)
d. Tidak
memiliki WC atau menggunakan WC umum
e. Sumber
penerangan rumah tidak menggunakan listrik
f. Sumber
air minum berasal dari sumur,mata air tidak terlindungi,sungai, maupun air
hujan
g. Bahan
bakar untuk memasak berupa kayu bakar,aramg,minyak tanah
h. Seluruh
anggota keluarga hanya mampu mengkonsumsi dging,ayam dan susu satu kal dalam
seminggu
i.
Seluruh anggota keluarga
hanya mampu membeli satu stel pakaian dalam satu tahun
j.
Hanya sanggup makan
sebanyak satu atau dua kali dalam sehari
k. Tidak
sanggup membayar biaya pengobatan di layanan kesehatan atau puskesmas
l.
Pekerjaan kepala rumah
tangga adalah petani yang memiliki luas lahan 500 ,buruh tani,nelayan,buruh
bagunan,buruh perkebunan,ataupun pekerjaan lainnya yang memiliki penghasilan
dibawah Rp.600.000 per bulan. m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga
yaitu,tidak sekolah,tamat SD,ataupun hanya SD 21 n. Tidak memiliki
tabungan,barang yang jika dijual mudah dengan nilai minimal Rp.500.000. Apabila
9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikatakan sebagai rumah
tangga miskin atau rumah tangga yang tidak sejahtera.
BAB
III
PENUTUP
KESIMPULAN
Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan
berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semkin baik.kesenjangan dan
ketimpangan dalam kehidupan masyarakat di akibatkan oleh keberhasilan
pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Badrudin (2012) Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang
menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari
standar kehidupan masyarakat.
Keluarga Sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk
berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual
dan materiil yanglayak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan
yang serasi,selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan
masyarakat danlingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2009).
DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
2007. Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional
Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang No.52
Tahun 2009 tantang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Lembaga
Negara RI Tahun 2009, No.52. Jakarta: Sekretariat Negara
Sururi, Ahmad. 2017. Pemberdayaan masyarakat melalui
program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat kecamatan wanasalam kabupaten lebak. Jurnal administrasi Negara, 3(2).
1-25.
No comments:
Post a Comment