Friday 31 December 2021

MAKALAH PERMASALAHAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN

 

DAFTAR ISI

 

KATA PENGANTAR.............................................................................................. i

DAFTAR ISI............................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................

A.LATAR BELAKANG..............................................................................

B.TUJUAN....................................................................................................

C.MANFAAT................................................................................................

BAB II  PEMBAHASAN ........................................................................................

            A.PERMASALAHAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN………………….

       B. KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA…………………………

       C.SOLUSI PENDIDIKANDI INDONESIA………………………………

BAB III PENUTUP..................................................................................................

1.KESIMPULAN..........................................................................................

2.SARAN......................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................

 


 

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

 

     Indonesia semakin hari kualitasnya makin rendah. Berdasarkan Survey United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), terhadap kualitas pendidikan di Negara-negara berkembang di Asia Pacific, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kulitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang.Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki siswanya. Kelemahan para pendidik kita, mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi para siswa. Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan anak bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk kreatif. Itu harus dilakukan sebab pada dasarnya gaya berfikir anak tidak bisa diarahkan.

    Selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang sentralistik membuat potret pendidikan semakin buram. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Lebih parah lagi, pendidikan tidak mampu menghasilkan lulusan yang kreatif. Ini salahnya, kurikulum dibuat di Jakarta dan tidak memperhatikan kondisi di masyarakat bawah. Jadi, para lulusan hanya pintar cari kerja dan tidak pernah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, padahal lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas. Kualitas pendidikan Indonesia sangat memprihatinkan. Berdasarkan analisa dari badan pendidikan dunia (UNESCO), kualitas para guru Indonesia menempati peringkat terakhir dari 14 negara berkembang di Asia Pacifik. Posisi tersebut menempatkan negeri agraris ini dibawah Vietnam yang negaranya baru merdeka beberapa tahun lalu. Sedangkan untuk kemampuan membaca, Indonesia berada pada peringkat 39 dari 42 negara berkembang di dunia. Lemahnya input quality, kualitas guru kita ada diperingkat 14 dari 14 negara berkembang. Ini juga kesalahan negara yang tidak serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dari sinilah penulis mencoba untuk membahas lebih dalam mengenai pendidikan di Indonesia dan segala dinamikanya.

 

B. TUJUAN

  Apa saja yang terjadi pada pendidikan di Indoensia yang dillihat dari kualitas pendidikannya semakin hari semakin menurun.

 

C. MANFAAT

  Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui masalah-masalah Dari penulisan ini diharapkan mendatangkan manfaat berupa penambahan pengetahuan serta wawasan penulis kepada pembaca tentang keadaan pendidikan sekarang ini sehingga kita dapat mencari solusinya secara bersama agar pendidikan di masa yang akan dapat meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang diberikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 11

PEMBAHASAN

 

 A.PERMASALAHAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN

     Bagi orang-orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa dunia pendidikan kita sampai saat ini masih mengalami “sakit”. Dunia pendidikan yang “sakit” ini disebabkan karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia, tetapi dalam kenyataannya seringkali tidak begitu. Seringkali pendidikan tidak memanusiakan manusia. Kepribadian manusia cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada.

     Masalah pertama adalah bahwa pendidikan, khususnya di Indonesia, menghasilkan “manusia robot”. Kami katakan demikian karena pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah, dengan kata lain tidak seimbang. Pendidikan ternyata mengorbankan keutuhan, kurang seimbang antara belajar yang berpikir (kognitif) dan perilaku belajar yang merasa (afektif). Jadi unsur integrasi cenderung semakin hilang, yang terjadi adalah disintegrasi. Padahal belajar tidak hanya berfikir. Sebab ketika orang sedang belajar, maka orang yang sedang belajar tersebut melakukan berbagai macam kegiatan, seperti mengamati, membandingkan, meragukan, menyukai, semangat dan sebagainya. Hal yang sering disinyalir ialah pendidikan seringkali dipraktekkan sebagai sederetan instruksi dari guru kepada murid. Apalagi dengan istilah yang sekarang sering digembar-gemborkan sebagai “pendidikan yang menciptakan manusia siap pakai. Dan “siap pakai” di sini berarti menghasilkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan dalam pengembangan dan persaingan bidang industri dan teknologi. Memperhatikan secara kritis hal tersebut, akan nampak bahwa dalam hal ini manusia dipandang sama seperti bahan atau komponen pendukung industri. Itu berarti, lembaga pendidikan diharapkan mampu menjadi lembaga produksi sebagai penghasil bahan atau komponen dengan kualitas tertentu yang dituntut pasar. Kenyataan ini nampaknya justru disambut dengan antusias oleh banyak lembaga pendidikan.

     Masalah kedua adalah sistem pendidikan yang top-down (dari atas ke bawah) atau kalau menggunakan istilah Paulo Freire (seorang tokoh pendidik dari Amerika Latin) adalah pendidikan gaya bank. Sistem pendidikan ini sangat tidak membebaskan karena para peserta didik (murid) dianggap manusia-manusia yang tidak tahu apa-apa. Guru sebagai pemberi mengarahkan kepada murid-murid untuk menghafal secara mekanis apa isi pelajaran yang diceritakan. Guru sebagai pengisi dan murid sebagai yang diisi. Otak murid dipandang sebagai safe deposit box, dimana pengetahuan dari guru ditransfer kedalam otak murid dan bila sewaktu-waktu diperlukan, pengetahuan tersebut tinggal diambil saja. Murid hanya menampung apa saja yang disampaikan guru.Jadi hubungannya adalah guru sebagai subyek dan murid sebagai obyek. Model pendidikan ini tidak membebaskan karena sangat menindas para murid. Freire mengatakan bahwa dalam pendidikan gaya bank pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak mempunyai pengetahuan apa-apa.

     Yang ketiga, dari model pendidikan yang demikian maka manusia yang dihasilkan pendidikan ini hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Manusia sebagai objek (yang adalah wujud dari dehumanisasi) merupakan fenomena yang justru bertolak belakang dengan visi humanisasi, menyebabkan manusia tercerabut dari akar-akar budayanya (seperti di dunia Timur/Asia). Bukankah kita telah sama-sama melihat bagaimana kaum muda zaman ini begitu gandrung dengan hal-hal yang berbau Barat? Oleh karena itu strategi pendidikan di Indonesia harus terlebur dalam“strategi kebudayaan Asia”, sebab Asia kini telah berkembang sebagai salah satu kawasan penentu yang strategis dalam bidang ekonomi, sosial, budaya bahkan politik internasional. Bukan bermaksud anti-Barat kalau hal ini penulis kemukakan. Melainkan justru hendak mengajak kita semua untuk melihat kenyataan ini sebagai sebuah tantangan bagi dunia pendidikan kita. Mampukah kita menjadikan lembaga pendidikan sebagai sarana interaksi kultural untuk membentuk manusia yang sadar akan tradisi dan kebudayaan serta keberadaan masyarakatnya sekaligus juga mampu menerima dan menghargai keberadaan tradisi, budaya dan situasi masyarakat lain? Dalam hal ini, makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menjadi sangat relevan untuk direnungkan.

 

B.Kualitas Pendidikan di Indonesia

1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

   Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

2. Rendahnya Kualitas Guru

   Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.Kendati secara kuantitas jumlah guru di Indonesia cukup memadai, namun secara kualitas mutu guru di negara ini, pada umumnya masih rendah. Secara umum, para guru di Indonesia kurang bisa memerankan fungsinya dengan optimal, karena pemerintah masih kurang memperhatikan mereka, khususnya dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. Secara kuantitatif, sebenarnya jumlah guru di Indonesia relatif tidak terlalu buruk. Apabila dilihat ratio guru dengan siswa, angka-angkanya cukup bagus yakni di SD 1:22, SLTP 1:16, dan SMU/SMK 1:12. Meskipun demikian, dalam hal distribusi guru ternyata banyak mengandung kelemahan yakni pada satu sisi ada daerah atau sekolah yang kelebihan jumlah guru, dan di sisi lain ada daerah atau sekolah yang kekurangan guru. Dalam banyak kasus, ada SD yang jumlah gurunya hanya tiga hingga empat orang, sehingga mereka harus mengajar kelas secara paralel dan simultan.Bila diukur dari persyaratan akademis, baik menyangkut pendidikan minimal maupun kesesuaian bidang studi dengan pelajaran yang harus diberikan kepada anak didik, ternyata banyak guru yang tidak memenuhi kualitas mengajar (under quality).

     Hal itu dapat dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belum sarjana, namun mengajar di SMU/SMK, serta banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Keadaan seperti ini menimpa lebih dari separoh guru di Indonesia, baik di SD, SLTP dan SMU/SMK. Artinya lebih dari 50 persen guru SD, SLTP dan SMU/SMK di Indonesia sebenarnya tidak memenuhi kelayakan mengajar. Dengan kondisi dan situasi seperti itu, diharapkan pendidikan yang berlangsung di sekolah harus secara seimbang dapat mencerdaskan kehidupan anak dan harus menanamkan budi pekerti kepada anak didik.

3. Rendahnya Kesejahteraan Guru

   Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, terang saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya.Dengan adanya UU Guru dan Dosen, barangkali kesejahteraan guru dan dosen (PNS) agak lumayan. Pasal 10 UU itu sudah memberikan jaminan kelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas.

     Tapi, kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Diberitakan Pikiran Rakyat 9 Januari 2006, sebanyak 70 persen dari 403 PTS di Jawa Barat dan Banten tidak sanggup untuk menyesuaikan kesejahteraan dosen sesuai dengan amanat UU Guru dan Dosen.

4. Rendahnya Prestasi Siswa

     Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Menurut Trends in Mathematic and Science Study (TIMSS) 2003 (2004), siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat.

Dalam hal prestasi, 15 September 2004 lalu United Nations for Development Programme (UNDP) juga telah mengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang berjudul Human Development Report 2004. Di dalam laporan tahunan ini Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 177 negara. Apabila dibanding dengan negara-negara tetangga saja, posisi Indonesia berada jauh di bawahnya.Dalam skala internasional, menurut Laporan Bank Dunia (Greaney,1992), studi IEA (Internasional Association for the Evaluation of Educational Achievement) di Asia Timur menunjukan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia).Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.

 

Selain itu, hasil studi The Third International Mathematic and Science Study-Repeat-TIMSS-R, 1999 (IEA, 1999) memperlihatkan bahwa, diantara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk Matematika. Dalam dunia pendidikan tinggi menurut majalah Asia Week dari 77 universitas yang disurvai di asia pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73 dan ke-75.

 5. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

    Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data  Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

 C.SOLUSI PENDIDIKAN DI INDONESIA

     Untuk mengatasi masalah-masalah, seperti rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan diatas, secara garis besar ada dua solusi yaitu:

·          Solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan.

·          Solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.

    Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya. Maka dengan adanya solusi-solusi tersebut diharapkan pendidikan di Indonesia dapat bangkit dari keterpurukannya, sehingga dapat menciptakan generasi-generasi baru yang berSDM tinggi, berkepribadian pancasila dan bermartabat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 111

PENUTUP

A.KESIMPULAN

      Banyak sekali factor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Factor-faktor yang bersifat teknis diantaranya adalah rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Namun sebenarnya yang menjadi masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Maka disinilah dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan mesyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia.

B.SARAN

    Berdasarkan isi makalah diatas saya berharap makalah ini dapat menjadi motivasi dan wawasan untuk menerapkan ilmu tentang Permasalahan Dalam Dunia Pendidikan.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Akbari. 2009. Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia. http://akbarizrahmads. blogspot.com/2009/03/rendahnya-kualitas-pendidikan-di.html. Diakses tanggal 16 Februari 2010

 Arikunto, Suharsimi. 2007. Evaluasi Program. Jakarta: Bumi Aksara

Arcaro. Jerome, S. 2006. Pendidikan Berbasis Mutu.Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Cheong, F. 2008. Using a Problem-Based Learning Approach to Teach an Intelligent Systems Course. Journal of Information Technology Education: 2008.Vol: 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wednesday 29 December 2021

MAKALAH ASPEK-ASPEK ADMINISTRATIF DEPARTEMEN CONTROLLER

 

DAFTAR ISI

 

 

KATA PENGANTAR........................................................................................... i

DAFTAR ISI.......................................................................................................... ii

 

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1

A.    Latar Belakang............................................................................................. 1

B.    Rumusan masalah......................................................................................... 1

C.    Tujuan penulisan........................................................................................... 2

 

BAB II PEMBAHASAN....................................................................................... 3

A.    Prosedur Opname Fisik Persedian ............................................................... 3

B.    Pencatatan Dan Prosedur Pajak................................................................. 11

C.    Catatan Dan Prosedur Asuransi................................................................. 16

 

BAB III PENUTUP............................................................................................. 23

A.    Kesmpulan.................................................................................................. 23

 

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 24

 

 

 


BAB I

PENDAHULUAN

 

A.      Latar Belakang

Pihak Manajemen perusahaan mengharapkan bahwa perusahaan yang dipimpinnya akan terus mengalami pertumbuhan seperti yang apa mereka inginkan dalam kegiatan usahanya. Pertumbuhan yangdiinginkan terutama pertumbuhan penjualan diikuti dengan pertumbuhan laba yang sesuai atau melebihi target yang ditetapkan. Dampak dari kedua pertumbuhan ini akan pula memberikan pertumbuhan bagi aktiva atau harta perusahaan. Kedua dampak ini memang saling membutuhkan dan saling mendukung, karena untuk memperoleh pertumbuhan seperti yang diinginkan haruslah didukung dengan aktiva yang memadai, teutama aktiva lancar dan aktiva tetap.Bagi perusahan yang terus bertumbuh, tentu saja diikuti dengan tambahan investasi di berbagai bidang. Investasi memerlukan modal untuk tambahan kas untuk investasi dalam piutang, persediaan, ataupun aktiva tetap.

Tambahan modal ini akan mengakibatkan adanya kewajiban untuk membayar kembali dengan disertai imbalan jasa yang harus disediakan bagi pemilik modal. Setiap keinginan untuk meingkatkan pertumbuhan perusahaan, maka haruslah diikuti dan di mulai dengan perencaan yang matang serta kerja keras untuk merealisasinya. Dalam perencanaanakan disusun hal-hal apa saja yang akan dilakukan ke depan. Perencanaan yang menghasilkan rencana, yang merupakan pedoman bagi manajemen untuk melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu, setiap periode manajemen akan menyusun berbagai rencana yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan ke depan.

 

B.     Rumusan masalah

  1. Bagaimana prosedur opname fisik persediaan?
  2. Apa itu perencanaan prosedur opname fisik persediaan?
  3. Fungsi-fungsi manajemen urusan pajak?
  4. Jenis-jenis asuransi?

C.    Tujuan penulisan

Untuk memahami aspek-aspek administratif departemen controller

 


BAB II

PEMBAHASAN

 

A.    Prosedur Opname Fisik Persedian

Opname fisik adalah suatu kegiatan di akhir periode pelaporan yang berfungsi untuk mengetahui saldo barang secara riil dengan cara memeriksa fisik barang persediaan di gudang.

Hasil berita acara opname fisik ini akan diinputkan ke dalam Modul Persediaan dan akan menjadi saldo akhir barang persediaan

  1. Perlunya Melakukan Opname Fisik Persediaan

Salah satu tanggungjawab pokok controller ialah menyiapkan laporan yang cermat tentang hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan. Dari semua unsur yang mempengaruhi laporan-laporan ini, umumnya tidak ada yang lebih penting daripada persediaan. Selain itu biasanya persediaan mempunyai pengaruh yang relatif lebih penting atas laporan perhitung- an rugi/laba daripada neraca. Sebagai contoh, suatu kesalahan sebesar 3% dalam persediaan dapat melipat-gandakan atau mengurangi setengah dari laba tetapi tidak mengakibatkan perubahan penting pada harta lancar. Jelas bahwa kecermatan laporan keuangan tergantung dari nilai yang diberikan pada persediaan, dan ini berhubungan dengan dua faktor, yaitu: (1) kuantitas yang ada dan (2) penilaian yang diberikan kepada kuantitas yang dilaporkan.

Nilai persediaan sebuah perusahaan dapat ditentukan dengan mengadakan opname fisik persediaan yang dilakukan pada atau dekat dengan akhir tahun fiskal, atau penyeleng- garaan catatan persediaan yang berkesinambungan yang didukung dengan pernghitungan fisik persediaan secara periodik dan kadang-kadang penghitungan fisik secara periodik terhadap berbagai unsur persedaian penting yang dipilih. Opname fisik persediaan dirumus- kan sebagai penghitungan, penimbangan, pengukuran, dan penilaian periodik terhadap barang-barang dan bahan-bahan yang dimiliki. Bahkan walaupun diselenggarakan suatu sistem persediaan yang berkesinambungan, biasanya kita perlu melakukan opname fisik periodik dan merekonsiliasi setiap varians/perbedaan yang dijumpai untuk meneliti kecer- matan sistem. Ada beberapa alasan tambahan untuk melakukan suatu opname fisik perse- diaan, yaitu:

a.       Bilamana prosedur pengendalian intern ternyata lemah menurut hasil audit intern atau apabila kekurangan-kekurangan yang terlihat.

b.      Bilamana jenis bahan mengalami penyusutan atau kehilangan dalam gudang.

c.       Bilamana kebijaksanaan manajemen secara khusus mengharuskannya sebagai suatu masalah kebijaksanaan; ini berlaku terutama untuk unsur-unsur persediaan yang ber- nilai tinggi, tetapi berukuran kecil yang mudah dapat dipindahkan, mudah dijual, dan mudah dicuri,

d.      Bilamana untuk tujuan-tujuan praktis, satuan yang dipergunakan berbeda untuk pene- rimaan dan untuk pengeluaran barang, misalnya diterima dalam kg tetapi dikeluarkan dalam unit atau liter.

e.       Bilamana sifat operasi atau proses menimbulkan kesulitan untuk mengecek pengguna- an atau produksi.

  1. Perencanaan Prosedur Opname Fisik Petrsediaan

Banyak faktor dapat mempengaruhi jumlah perencanaan dan penyiapan lebih dahulu yang diperlukan, antara lain ukuran dan jenis persediaan, kondisi penyelenggaraan persedia- an, banyaknya lokasi, pengalaman staf yang melakukan opname fisik, waktu yang tersedia untuk itu, dan kecukupan dari sistem pengendalian persediaan dan pencatatannya.

Perencanaan opname fisik hrus meliputi aspek-aspek yang menyangkut penghitungan fisik dan yang berhubungan dengan catatan-catatan pembukuan. Rencana harus dikoordi nasikan dengan baik sebelum melakukan penghitungan fisik, terutama dengan pengolahan, pergudangan bahan, dan pembukuan. Suatu rencana yang disusun dengan baik harus meliputi setidak-tidaknya hal-hal sebagai berikut:

a.       Organisasi dan penyiapan staf dengan tugas-tugas dan tanggungjawab yang dilimpah kan. 2.  Instruksi-instruksi tertulis yang terperinci.

b.      Jadwal tanggal-tanggal kritis, seperti tanggal cutoff, tanggal penghentian sementara kegiatan produksi, tanggal penerbitan berbagai ikhtisar, laporan dan catatan pembu kuan. 4. Latihan perlu diberikan mengenai metodemetode penghitungan, pengisian formulir, dan prosedur-prosedur cutoff.

c.       Perancangan, penyiapan dan pendistribusian formulir-formulir dan alat-alatdipergunakan.

d.      Rencana yang terperinci mengenai layout dari area-area tempat penyimpanan masing    

e.       masing jenis persediaan dan titik-titik pengendaliannya.

  1. Intruksi-Intruksi

 Apabila persediaan fisik merupakan suatu kegiatan yang utama, maka instruksiinstruksi harus disiapkan secara tertulis sehingga prosedur-prosedurnya dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Oleh karena penytapan fisik dan pengendalian persediaan sdalah di bawah kewenangan kepada operasi, dan bukan di bawah controller, maka diperlukan kerja sama antara kepala operasi dan controller. Keduanya mempunyai suatu tonggak dalam hal ke cermatan persediaan fisik, dan mereka harus bekerja sama. Untuk mencapai kerja sarna ini maka instruksi-instruksi persediaan harus disiapkan dalam bentuk naskah dan disampalkan kepada para staf pengawas pada departemen produksi dan departemen akuntansi untuk memperoleh kritik-kritik dan persetujuan. Instruksi-instruksi harus ditulis dalam bahass yang sederhana dan jelas.

Demikian pula, apabila situasi dan kondisi yang ada mengharus kan adanya prosedurprosedur yang terperinci dan panjang, maka lebih disukai agar instruksi-instruksi tersebut disiapkan per seksi, sehingga masingmasing peserta hanya mem- peroleh data yang berhubungan dengan tanggungjawabnya dan bukan dengan suatu uralan yang panjang. Bagan-bagan dari formulir-formulir akan berguna dan ini dapat dimasukkan dalam buku pedoman.

Instruksi-instruksi mengadakan opname fisik persediaan harus mencakup hal-hal sebs- gai berikut:

a.       Tanggal dan tempat dari persediaan fisik.

b.      Kategori-kategori persediaan yang akan diliputi.

c.       Perincian mengenai tugas dari masing-masing orang yang turut membantu dalam meng adakan opname fisik.

d.      Instruksi-instruksi khusus dalam hal ada kesulitan atau masalah yang tidak diduga

e.       Penjelasan mengenai metode pengendalian dan pendistribusian kartu-kartu, etiket, formulir-formulir lain.

f.       Metode untuk mengerjakan kartu-kartu dan etiket.

g.      Metode untuk mengidentifikasikan bahan-bahan.

h.      Pekerjaan persiapan yang diperlukan.

i.        Pendaftaran dan contoh-contoh barang atau bahan yang tidak akan dihitung.

j.        Seluk-beluk dari metode penghitungan-penghitungan skala estimasi, dan lain-lain.

k.      Uraian mengenai metode-metode pengecekan.

l.        Instruksi-instruksi mengenai konfirmasi persediaan gudang, barang yang ada di tangan pelanggan, persediaan pelanggan yang ada di gudang perusahaan.

m.      Instruksi-instruksi mengenai cara perlakuan terhadap barang-barang usang, yang rusak atau yang lambat perputarannya.

n.      Instruksi-instruksi tentang metode pengakuntansian untuk semua nomor kartu dan tag (kartu) persediaan.

o.      Instruksi-instruksi tentang metode penilaian dan penetapan harga.

p.      Prosedur yang akan diikuti dalam menentukan cutoff - dengan mencap tanda "setelah: opname fisik", dan sebagainya.

q.      Instruksi-instruksi yang berhubungan dengan perbandingan dengan catatan-catatan yang berkesinambungan.

r.        Instruksi-instruksi tentang metode pendaftaran, pemakaian, dan pengikhtisaran.

s.       Kerjasama dengan para auditor independen dan dengan pengamat lain.

t.        Instruksi tentang pembatasan pengalihan barang antara pabrik dan departemen.

  1. Pemisahan  Waktu (Cutoffs) Persediaan

a.       Penerimaan dan Pemeriksaan/Inspeksi Penerimaan

1)      Tidak-ada kertas kerja atau persediaan yang akan disampaikan ke daerah Gudang Pusat sesudah jam 11 siang, hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 19XX. Hal ini akan menyediakan kertas kerja yang akan diproses dan persedaiaan disisihkan.

2)      Mulai tanggal 15 Oktober 19XX, semua penerima yang diproses melalui Pemerik- saan harus dicap ' Sebelum Inventarisasi"

b.      Gudang Pusat

1)      Penerimaa: Semua kertas kerja untuk persediaan yang diterima dari Pemeriksaan Penerimaan harus diserahkan ke Pengolahan Data sebelum jam 16.30, hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 19XX.

2)      Pengeluaran: Kertas kerja untuk semua pengeluaran bagi pesanan pesanan yang terbuka dan pekerjaan dalam proses harus diselesaikan dan dikirimkan ke Peng- olahan Data sebelum jam 16.30, hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 19XX. Penge- luaran untuk order-order penjualan, bukti-bukti pengeluaran dan persediaannya harus berada dalam tempat pemisahan (stagging area) atau tempat pengiriman sebelum jam 15.30, hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 19XX.

c.       Tempat Barang Jadi

1)      Tempat pemisahan: Tempat ini adalah tempat dimana persediaan yang dipisahkan menurut order-order penjualan, Jika persediaan tidak dikirimkan sebelum jam 15.30, hari Jjm'at tanggal 26 Oktober 19XX, maka persediaan tersebut akan di- tahan sebagai persediaan gudang.

2)      Penerimaan ke dalam tempat Barang Jadi dari Penyelesaian Order atau nomor Pekerjaan harus diterima dan kertas kerjanya dikirimkan ke Pengolahan Data sebe- lum jam 16.30, hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 19XX. Pengendalian Produksi melalui petugasnya harus meyakinkan bahwa semua unit yang diselesaikan telah ditempatkan dalam persediaan dan bahwa kertas kerjanya dikirimkan ke Pengolah- an Data sebelum jam 11 siang, yaitu pemisahan waktu (cutoff).

3)      Pengeluaran: (1) Pengeluaran-pengeluaran untuk order-oder penjualan, kartu pe- ngeluaran dan persediaannya harus berada di tempat pemisahan atau pengiriman sebelum jam 11 siang, hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 19XX. (2) Pengeluaran untuk order-order dan nomor pekerjaan barang dalam proses harus sampai ke Pengolahan Data sebelum jam 16.30, hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 19XX

  1. Persediaan Yang Akan Di Hitung

a.       Penghitungan fisik 100

1)      Gudang pusat- bangunan bawah tanah # 1.

2)      Pemeriksaan     penerimaan (Receiving inspection),

3)      Tempat pemisahan di gedung 1, 2, dan 4.

4)      Tempat barang jadi.

5)      Tempat gudang pusat – lantai pertama – gedung 1

6)      Barang dalam dalam Proses di semua tempat- gedung 1, 2, dan 4.

7)      Persediaan bahan baku - persediaan besi batangan- lembaran metal - gedung 2.

8)      Tempat penyimpanan bulk - gedung 4.

9)      Peti-peti dan pengiriman-gedung 4

10)  Tempat penyimpanan terbuka pelataran-pelataran parkir - gedung 4

11)  Rework holding- seluruh pabrik.

12)  OSV (outside vendor) - bahan persediaan.

13)  Semua bahan yang tidak mempunyai order produksi tetapi digunakan untuk mem produksi. Order-order toko/bengkel akan ditetapkan pada saat inventarisasi fisik,

14)  Perangkat keras (pengeluaran bulk) di tempat produksi.

15)  Pengepakan barang-barang seluruh pabrik.

 

  1. Persediaan Yang Tidak Akan Di Hitung

a.       Semua alat produksi dan peralatannya.

b.      Barang-barang-modal (termasuk peralatan penguji/test equipment).

c.       Peralatan penangan persediaan dan peti kemas.

d.      Jumlah keseluruhan persediaan yang telah dihapuskan dan tidak diketahui lokasinya.

e.       Peralatan pemeliharaan3 dan perlengkapannya.

f.       Peralatan kantor dan alat tulis kantor.

g.      Semua bahan yang tidak mempunyai nomor order produksi dan digunakan untuk Teknik atau Produksi Khusus.

h.      Unsur biaya yang berhubungan dengan masing-masing bagian seperti lem, cat, solder,, alat-alat las, kawat las, perlengkapan tungku, pita, dan bahan kimia.

i.        Persediaan untuk pelayanan langganan di dalam pabrik untuk pekerjaan ulang atau per- baikan.

j.        Persediaan yang dikeluarkan untuk para penjual keliling yang ada dalam formulir pengembalikan kepada para penjual keliling

k.      persedian yang di bubuhi tanda” jangan diinvestasi”

l.        semua persediaan konsinyasi

Hal-hal tersebut di atas tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah manual yang menyeluruh dan lengkap tetapi untuk menunjukkan beberapa kekhususan dan jumlah terperinci yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa telah dilakukan suatu inventarisasi fisik yang lengkap dan cermat.

  1. Kalsifikasi Persediaan

Berbagai kategori persediaan yang telah dihitung harus digolongkan untuk memungkinkan identifikasi dengan perkiraan persediaan yang wajar. Kelompok yang terpisah-pisah harus dipergunakan, antara lain seperti:

a.       Bahan baku

b.      Barang dalam pengolahan

c.       Suku cadang yang telah jadi

d.      Barang jadi

e.       Supplies Operasi

f.       Alat-alat yang dapat rusak

g.      Bahan pengepakan (kotak, kaleng, dan sebagainya) yang dapat dikembalikan.

h.      Barang yang berada di tangan komisioner.

i.        Lain-lain, yaitu persediaan pihak lain yang sedang disimpan dalam gudang.

Untuk menghindarkan penggolongan yang salah, mungkin akan berguna untuk memper- gunakan tag (kartu) dengan warna-warna yang berbeda untuk masing-masing kelas perse- diaan. Dalam hal ini sesuatu kategori dapat dicek pada tag (kartu) persediaannya.

  1. Prosedur Untuk Penghitungan Fisik

Posedur terperinci untuk memperoleh penghitun can fisik persediaan yang cenmat jelas da at dihat dart suatu telaah mengenai instruksi-instruksi standar yang telah diuraikan sebe- lum in Pentingnya penghitungan yang cermat harus ditonjolkan. Kuantitas dan data dekriptif yang perlu untuk setiap tumpukan, peti atau kelompok harus dicatat pada tag persedisan dan dilampirkan pada peti atau kantung dengan tali, kawat, dan sebagainya Pada saat penghitungan sedang berlangsung, harus dipastikan balrwa semua parti barang telah dibubuhi etiket sebagaimana mestinya. Apabila ada unsur-unsur persediaan yang tidak alan dihitung, kadang-kadang suatu etket "Tidak Usah Dihitung" telah ditempatkan lebih daltolu pada unsur-unsur yang bersangkutan.

 Biasanya penghitungan fisik dilakukan oleh sepasang penghitung, satu orang mencatat dan yang satu lagi menghitung. Dalam hal itu ada baiknya anggota bagian akuntansi dipakai tuk mencatat dan anggota bagian produksi untuk menghitung. Mereka yang bertugas mencatat dapat menguji kebenaran penghitungan kapan saja. Pada saat penghitungan telah selesai, kelompok lain harus memindahkan bagian dari tag, menguji kebenaran penghitung- an, dan memeriksa bahwa semua partai barang telah diberi etiket

Biasanya opname fisik persediaan dihadiri oleh auditor (pemeriksa) ekstern yang inde- penden dan juga oleh auditor intern perusahaan sendiri. Para auditor ini mengadakan peng Han penghitungan, mengamati prosedur penghitungan yang dipergunakan perusahaan, dan Leudian mentrasir penghitungan ke dalam ikhtisar persediaan Kehadiran para auditor itu erupakan dorongan lain bagi ter laksananya penghitungan yang cermat. lamana persediaan ditempatkan dalam gudang, maka harus diatur mengadakan peng Autange atau memperoleh komfimas dari pihak-pihak luar mengenal kualitas barang yang A di tangan. Bagaimanapun tidak boleh ada unsur persediaan yang diabaikan.

 

B.     Pencatatan Dan Prosedur Pajak

1.                  Fungsing Manajermen Pajak

Fungsi Manajer Urusan Pajak Fungsi urusan pajak akan berbeda menurut organisasinya.  Tetapi, hal-hal bek ini memberikan indikast tentang luasnyatanggujawab yang dibebankan kepada departemen urusan pajak pada perusahaan yang besar

a.       mengembangkan  masyarakat dan melaksanakan rencana yang telah dilaksanakan untuk program manajemen perpajakan yang efektif yang berlaku bagi semua elemen dalam perusahaan. Memenuhi semua undang-undangan  peraturan dan ketentuan perpajakan

b.      Memilih personel, menetapkan, dan melaksanakan pengendalian yang tepat pada segala kegiatan. 

c.       Merencanakan administrasi pajak dari kantor setempat atau cabang

d.      Merencanakan pajak cafatan yang memadal, menyiapkan formulir dan kertas kerja, menetapkan tandi tanda setiap berkas. 

e.       Panduan buku (manual) pajak yang menjelaskan penerapan prosedur dan lengkap,

f.       Penilaian pengaruh dari undang-undang, peraturan, ketentuan, serta kasus-kasus yang adil tentang kewajiban perusahaan dan usaha yang potensial. 

g.      mengawasi kebijakan dan prosedur untuk menerapkan pajak perusahuan

h.      bahwa perusahaan telah membuat berkas se mus SPT, laporan dan deklarasi yang diwajibkan oleh undang-undang

i.        Meninjau dan menyarankan tindakan mengenai semua penyesuaian pajak yang dilakukan oleh berbagai pemerintah perpajakan atau  oleh akuntan publik independen peruaha an serta mewakili perusahaan dalam semua pertemuan yang memiliki kewajiban pajak perusahaan. 

j.        Memulai tindukan, pengarahan sesual, untuk mendapatkan persetujuan dari kunlor inspeksi pajak (IRS – Internal Revenue System), bila diperhukan, herks naan dengan perubahan metode dan prosedur akuntansi serta hal-hal yang berkaitan dengan rencana pensiun atau tabungan,

k.      Berkarya dan bekerja sama dengan kantor pengacara, perkara yang akan disiapkan dan dikerjakan, protes formai, klaim, petisi, atau pengaduan tentang pajak yang melibatkan perusahaan, kegiatan-kegiatan tersebut dengan fungsi-fungsi lain yang diinginkan, misainya hukun dan akuntansi 

l.        Memulai tindakan, bila diperlukan, untuk mendapatkan inspeksi pajak saya ngenai kewajiban pajak perusahaan,

m.    Menganalisa implikasi pajak dari akuiÅŸisi (pengambil-alihan perusahaan lain) yang usulkan guna menentukan masalah yang ada dan yang potensial serta meneliti kemung- kinan untuk pengembalian pajak.

n.      Menyediakan informasi mengenai masalah-masalah pajak pusat dan daerah serta luar negeri, berdasarkan nasihat dari penasihat asing, jika perlu.

o.      Menganalisa akibat pajak dari dokumen hukum yang mempengaruhi perusahaan serta memberikan nasihat mengenai tindakan yang tepat untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan sebagai akibat dari hal tersebut

2.                  Pencatatan Pajak Secara Umum

Undang-undang perpajakan adalah sangat rumit, begitu banyak, dan sangat bervariasi sehingga  tidaklah praktis untuk mengingatingat sermua ketentuan perundangan dan wmua faksa dari bisnis yang mempunyai kaitan langsung dengan kemninan kena pajak. Kare nanya, perusahaan harus mempunyai catatan yang perlu jika perecanaan pajak yang baik mgn diwujudkan, jika manajemen ingin mempunyai pandatgan yang jelas tentang situasi perpajakan, atau jika tingkat tertentu dari pengendalian administratif ingin sukses. Akibat dari pengabalan atau ketidak-mampuan dapat menjadi sangat berat.

Sifat dari catatan akan ditentukan oleh kerumitan relatif dari masalah pajak. Telapi, secara umum, catatan tertentu diperlukan untuk kepentingan pengendalian administratif, untuk mendukung pengembalian pajak, dan untuk memenuhi kewajiban spesifik dari undang-undang,. Catatan pajak dapat dikelompokkan ke dalam empat klasifikasi utama:

a.       Kalender pajak.

b.      Catatan informasi.

c.       Berkas kertas kerja (working paper files).

d.      Buku besar pendukung (supporting ledger).

Meskipun ini semua akan dibahas secara ringkas, namun harus dipahami bahwa dalam analisa akhir,kesesuaian dan ketepatan waktu dari keempat hal tersebut tergantung pada staf da, Catatan tidak dapat dijamin akan memenuhi semua kebutuhan untuk setiap yang wa saat. Keluwesan harus ada di dalam organisasi. Dengan demikian, jika penjualan dilakukan dalam daerah baru dan diperlukan tagihan pajak pertambahan nilai, staf urusan pajak harus mengambil inisiatif untuk mendapatkan analisa penjualan yang diperlukan berdasarkan daerah atau pos yang diperlukan dibuat. Tidak ada yang dapat menggantikan inisiatif seper ti itu

3.        Perbedaan Antara Akuntasi Pajak Penghasilam Dengan Dengan Akuntansi Buku

Sumber informasi utama yang diperlukan untuk SPT pajak penghasilan adalah, tentu saja, catatan akuntansi atau pembukuan yang teratur dari perusahaan. Dan meskipun akun- tansi pajak dan akuntansi buku secara umum sama, namun ada tiga hal penting di mana keduanya berbeda:

a.       Penghasilan dan pengeluaran yang secara spesifik dikeluarkan dalam perhitungan pajak. Contoh-contoh meliputi penghasilan bebas pajak dari obligasi pemerintah ataupun sumbangan sosial yang melebihi batas maksimum yang diijinkan.

b.      Perbedaan yang disebabkan oleh pengakuan dari waktu pada saat kerugian atau peng- hasilan diakui. Posisi cadangan dan penghapusan biaya yang bersangkutan termasuk dalam kelompok ini.

c.       Perbedaan dalam basis biaya. Kategori umum ini meliputi perbedaan dalam tingkat dan dasar penyusutan, perlakuan terhadap biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta penilai- an persediaan.

Jadwal penting untuk peninjauan controller adalah rekonsiliasi dari penghasilan bersih yang termuat dalam SPT pajak penghasilan, Jadwal ini mengungkapkan perbedaan penting anta- ra akuntansi pajak dengan akuntansi buku

4.                  Pelakuan Terhadap Perbedaan Ini Dalam Catatan Akuntansi

Controller dan manajer urusan pajak persembahan pada masalah tentang bagaimana perbedaan-perbedaan tadi harus diperlakukan dalam catatan akuntansi.  Jelas perlu untuk memelihara catatan yang terus-menerus mengenai perbedaan ini dan untuk sekadar menghitung pajak dan konsol buku jika perusahaan ingin mendapatkan manfaat pajak secara penuh.  Penyimpanan catatan seperti itu penting untuk memastikan bahwa perusa-haan tidak akan melupakan pengurang pajak (pengurangan pajak) yang menjadi haknya di tahun berikut.  Tetapi, ini berarti berarti bahwa perangkat yang samasekali mandiri perlu disimpan untuk keperluan pajak.

Beberapa perumusan umum yang dapat dilakukan, atas tiga kelompok perbedaan yang telah dikemukakan dalam bagian terdahulu.  Kelompok yang pertama tidak menimbulkan masalah yang terus terbawa dari tahun ke tahun.  Berdasarkan ketentuan spesifik dari Direktorat Pajak, kelompok ini dikeluarkan dari penghasilan atau pengeluaran.  Kelompok ini akan tampak pada rekonsiliasi, dan biasanya menentukan masalahnya, kecuali jika kelebihan dari limitasi dapat dilanjutkan ke depan, Bilamana kelompok ini banyak jumlahnya, mungkin akan membantu membuat pos-pos yang terpisah, atau kelompok pos, untuk macam atau pengeluaran yang  demikian.

Kelompok yang kedua memuat item-item yang dimasukkan ke dalam pos lebih cepat atau lebih lambat dari yang disyaratkan atau diperbolehkan menurut ketentuan atau status yang berlaku.  Jadi, meskipun ketentuan untuk kerugian kontrak boleh ditetapkan dal- lam catatan perusahaan, untuk keperluan pajak, biaya aktual saja yang merupakan pengurang yang mencapai.  Analisa dari pos-pos perkiraan yang mungkin disiapkan bagi

auditor independen pajakpun akan memberikan data yang diperlukan.  Lembaran suplemen umumnya cukup untuk kelompok ini, dan buku besar yang terpisah tidak perlu dibuat.  Masalah besar akan muncul bilamana dasar biaya yang berbeda digunakan.  Dalam suatu bisnis analisis diperlukan untuk menentukan apakah perkiraan tambahan yang terpisah perlu dibuat.

Masalah besar akan muncul bilamana basis biaya yang berbeda digunakan. Dalam suatu bisnis analisi diperlukan untuk menetukan apakah serangkai perkiraan tambahan yang terpisah perlu dibuat Jika basis dan tingkat penyusutan yang sangat berbeda digunakan, buku besar yang tersendiri mungkin dibutuhkan, Sekali lagi, untuk makelar perantara saham, jika basis biaya yang berbeda digunakan, buku besar tersendiri mungkin dibutuhkan.

Ada hal yang khusus mengenai penyusutan, Tanggungjawab untuk membuktikan ten- tang kebenaran nilai penyusutan jelas berada pada pihak wajib pajak; wajib pajak harus inenyimpan semua catatan yang perlu untuk mendukung deduksi ini, Meskipun tidak ada bentuk tertentu yang diharuskan, adalah perlu agar catatan yang permanen disimpan untuk Secara jelas mencocokkan jumlah penyusutan dalam buku dan dalam pajak dari tahun ke tahun.

 

 

 

5.                  Pajak Penghasilan Dan Perencanaan Bisnis

Manajemen harus mempertimbangkan konsekuensi pajak dalam perencanaan bisnisnya di masa depan, Manajer urusan pajak harus dilibatkan dalam proses perencanaan terinci se- hingga pengaturan bisnis atau kontrak bisnis mencakup provisi yang tepat untuk memaksi- malkan posisi pajak. Ini dapat dalam bentuk pengurangan pajak atau pembayaran pajak yang ditangguhkan perusahaan. Bidang lain dari pertimbangan perencanaan adalah pembayaran pajak asing; untuk pembayaran seperti ini perusahaan berhak atas keringanan terhadap kewajiban pajak penghasilan untuk setiap pajak penghasilan asing yang dibayarkan. Adalah penting agar konsekuensi pajak asing diteliti dan direncanakan jauh sebelumnya sehingga mereka di- kenali dan diidentifikasi dalam pngambilan keputusan usaha yang mendasar.

 

C.    Catatan Dan Prosedur Asuransi

  1. Prosedur Asuransi

Untuk melindungi secara memadai kekayaan dan posisi keuangan suatu bisnis, maka perlu dikembangkan prosedur atau program asuransi yang terencana dengan baik yang mencakup semua titik yang vital. Baik dalam memulai perlindungan asuransi yang baru ataupun dalam memperbarui asuransi, prosedur berikut memberikan hal-hal yang harus dipertimbangkan:

a.       Menentukan resiko kerugian dalam perusahaan yang dapat diasuransikan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap kekayaan dan operasi perusahaan. Ini akan mencakup bukan hanya kekayaan dan proses fisik saja melainkan juga kewajibankewajiban kontraktual, persyaratan penyewaan, dan ketentuan pemerintah.

b.      Menentukan besarnya resiko guna menetapkan jumlah pertanggungan yang diperlukan.

c.       Memilih penanggung dan perantara yang disukai.

d.      Menentukan jenis polis dan dasar penilaian yang akan digunakan.

e.       Menetapkan prosedur pelaporan yang sesuai dan catatan yang diperlukan, termasuk manual asuransi.

f.       Mengintroduksikan program untuk pengendalian atau penekanan kerugian atau tarif asuransi.

g.      Membuat persiapan untuk audit atau peninjauan berkala dari pertanggungan. Hal-hal ini mencakup tahap-tahap yang penting dari suatu program asuransi. Tetapi, urutan nya tidak perlu persis sama. Misalnya, dapat saja pemilihan perantara atau penanggung, menjadi langkah yang pertama.

  1. Menentukan Resiko Kerugian Yang Dapat Di Asuransikan Yang Harus Diliput

Dasar suatu program asuransi yang baik terletak pada analisis yang cermat mengenai ke- kayaan dan operasi perusahaan guna menentukan luas dan jenis resiko yang dihadapi. anaiSis ini tidak boleh hanya merupakan peninjauan yang dangkal; adalah perlu ertuns dalam bentuk naratif, Jembaran kerja dan jadwal dipersiapkan untuk memperlihat- semua rincian. Makin banyak usaha dilakukan dalam analisis ini pada saat-saat awal an banyak menghemat waktu pada akhirnya dan akan membantu dalam menentukan luas cakupan asuransi yang diperlukan. Ada beberapa hal yang perlu diliput dalam analisis dan peninjauan:

a.       Gedung dan Peralatan. Jenis konstruksi, lokasi dan kerusakan yang mungkin diderita perlu dicatat. Tiap-tiap gedung dan peralatan yang besar harus dicatat secara tersendiri: Kondisi saat ini dalam hal masa pemakaian dan keusangan perlu ditentukan dan biaya penggantian dinilai. Mungkin diperlukan bantuan dari ahli-ahli lain seperti personil konstruksi, rekayasa dan keselamatan kerja.

b.      Harta Lainnya. asuransi yang layak adalah melindungi kekayaan perusahaan. Peninjauan terhadap pos-pos berikut perlu dilakukan: Kas dan surat-surat berharga. Persediaan bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi. Piutang a. b. C. Resiko terhadap semua jenis kerugian, apakah terhadap kebakaran, banjir, pencurian lain-lain perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk mend tkan perlindungan asu- ransi yang sesuai.

c.       Interupsi Usaha. Disarankan untuk melindungi perusahaan terhadap hilangnya laba dan berlanjutnya pengeluaran selama masa di mana bisnis sebagian atau seluruhnya harus dihentikan sebagai akibat adanya bencana atau kerusakan tertentu. Asuransi yang meliput interupsi usaha (penggunaan dan penempatan) perlu dipertimbangkan dan di- peroleh bilamana kondisi memerlukan.

d.      Kewajiban kepada Pihak Lain. Peninjauan perlu dilakukan terhadap kemungkinan ke- rugian atau kerusakan terhadap pihak lain dan atas kekayaan mereka yang diakibatkan oleh produk, pelayanan, atau operasi atau tindakan-tindakan karyawan perusahaan. Analisis ini harus mencakup suatu peninjauan terhadap semua kontrak, pesanan pen- jualan, pesanan pembelian, sewa, serta hukum-hukum yang berlaku guna menentukan komitmen apa yang telah diambil dan resiko apa yang ada. Analisis seperti itu akan menunjukkan sifat umum dari resiko, kerugian, dan kemungkin an yang dihadapi oleh perusahaan. Langkah berikutnya adalah mendapatkan semua fakta lain yang diperlukan dan merumuskan rencana atau program asuransi yang sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan mengenai asuransi dan manajemen resiko. Keputusan perlu di- buat berkaitan dengan asumsi resiko, penghindarannya, atau asuransi untuk yang berikut:

1)      Apakah perlindungan asuransi telah tersedia dan dalam bentuk apapun untuk setiap jenis kerugian? Umumnya, kebanyakan kerugian dapat diasuransikan. Perantara atau spesialis asuransi dapat membantu dalam hal ini.

2)      Seberapa luasnya resiko yang dihadapi? Dianggap bahwa sebagian besar informasi akan tersedia dari analisis terinci yang dilakukan. Ini meliputi pertimbangan dan penilaian mengenai kemungkinan kerugian, derajatnya, serta frekuensinya. Sebagai contoh, be- rapa jumlah terbesar uang tunai yang diangkut ke bank setiap hari atau minggu? Atau berapa persediaan maksimum, minimum, dan rata-rata pada lokasi tertentu dan berapa lamanya waktu?

3)      Berapa biaya perlindungan asuransi untuk kerugian? Apa saja alternatif untuk me- ngurangi resiko, mencegah resiko, deduktibel, atau rencana retrospektif?

4)      Berapa efektivitas biaya perusahaan agar dapat menjadi penjamin sendiri yang me menuhi syarat untuk satu atau lebih jenis asuransi? Penentu untuk mengasuransikan suatu resiko atau tidak merupakan masalah pembobotan peluang kerugian terhadap biaya premi asuransi. Kerugian maksimum yang mungkin dari suatu kejadian serta biaya tahunan dari semua kerugian tersebut harus dibandingkan dengan biaya premi asuransi. Jika perbedaannya kecil, maka tidak ekonomis untuk mengasurans kan. Umumnya, kebanyakan perusahaan akan mengasuransikan diri terhadap kerugian-ke- rugian besar yang akan mempunyai pengaruh buruk terhadap posisi keuangan perusahaan

  1. Memilih Perantaraan Dan Penangungan

 Metode memilih perantara asuransi (insurance broker) telah menjadi lebih rumit karena luasnya pelayanan yang dibutuhkan dan persyaratan yang ada. Ini tidaklah semudah me milih perantara atas dasar penawaran yang terendah. Perantara dapat membantu banyak dalam mengembangkan strategi untuk keseluruhan program asuransi. Pandangan perantara dapat menjadi sangat penting dalam menambahkan keahlian dan dimensi bagi kemampuan asu ransi dalam perusahaan sendiri. Dalam memilih perantara atau perusahaan asuransi, faktor-faktor berikut harus mendapatkan pertimbangan yang teliti:

a.       Tarif asuransi komparatif.

b.      Jenis pertanggungan.

c.       Kekuatan keuangan penanggung (perusahaan asuransi).

d.      Reputasi dan fasilitas untuk pelayanan - keahlian khusus dalam bidang-bidang seperti rekayasa, keselamatan kerja, program inspeksi, lokasi pelayanan dibandingkan dengan resiko yang ada.

e.       Ketersediaan perwakilan untuk menanggapi kebutuhan secara tepat waktu.

f.       Kemampuan untuk berkembang bersama perusahaan dalam bidang produk baru dan teknologi baru.

Ada beberapa jenis perusahaan asuransi, dan biaya asuransi bersih dapat berbeda cukup besar di antara mereka. Masing-masing perusahaan mungkin dapat melayani kebutuhan dengan sangat baik, tetapi mungkin perlu juga untuk meneliti bidang kemampuan yang bahas dalam bab ini sebelum mengadakan kontrak asuransi. Jenis-jenis perusahaan asuransi meliputi yang berikut ini:

a.       Dana Bersama (Mutuals). Setiap pemegang polis adálah pemilik, dan laba dibagikan se- bagai dividen. (Contoh di Indonesia adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912). Jika mengalami kerugian, pemegang polis bisa ikut menanggungnya. Tetapi, dalam ke- banyakan kasus, dapat pula diterbitkan polis non-pemilik.

b.      Perusahaan Saham. Perusahaan ini sama dengan perusahaan lain dalam arti bahwa laba yang tidak ditahan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan tidak ke- pada pemegang polis.

c.       Lloyds of London. Perusahaan pertanggungan ini bekerja di bawah wewenang Inggris dan dapat memberikan perlindungan terhadap jenis-jenis pertanggungan yang tidak dapat diliput oleh perusahaan lain. Perusahaan ini juga menyediakan jenis-jenis pertanggungan yang bias…

d.      Perusahaan Asuransi Kaptif. Perusahaan asuransi saham dibentuk untuk menjamin re- siko perusahaan induk atau dalam hal-hal tertentu kelompok atau asosiasi sponsor.

  1. Jenis-Jenis Asuransi

Ada banyak macam pertanggungan asuransi, dan pembahasan tentang hal tersebut berada di luar cakupan buku ini. Disarankan agar berkonsultasi denean perantara asuransi dan mendapatkan buku pegangan tentang pertanggungan asuransi ini. Umumnya, kebanyakan perusahaan industri memerlukan jenis-jenis pertanggungan sebagai berikut:

a.       Perlindungan terhadap kebakaran dan akibat-akibatnya.

b.      Perlindungan terhadap kejahatan yang menyeluruh.

c.       Perlindungan terhadap kewajiban umum yang menyeluruh.

d.      Kompensasi tenaga kerja.

e.       Kewajiban mengenai mobil menyeluruh.

f.       Interupsi usaha (penggunaan dan penempatan).

g.      Asuransi kewajiban lengkap.

h.      Asuransi angkutan laut dan udara.

i.        Asuransi kecelakaan, kesehatan, jiwa secara kolektif.

j.        Asuransi untuk boiler dan mesin-mesin

k.      Asuransi saham

Manajer resiko dan asuransi harus meninjau berbagai jenis polis dan memahami kebutuhan serta nilainya untuk menentukan bahwa perusahaan telah terlindung secara memadai. Ke- cermatan perlu dilakukan dalam membaca syarat dan kondisi dari masing-masing polis guna memastikan bahwa pertanggungan adalah seperti yang dibutuhkan.

  1. Audit Dan Tinjauan Asuransi

Program asuransi yang tersusun dengan baik perlu ditinjau kembali secara berkala untuk menentukan kememadaian perlindungan asuransi dibandingkan dengan resiko yang dihadapi oleh bisnis. Pemeriksaan harus dilakukan sedikitnya setahun sekali oleh manajer resiko dengan eksekutif lain guna memastikan bahwa kondisi yang berubah telah dipertimbangkan dalam semua pembaruan polis. Mungkin perlu juga melibatkan konsultan independen dari luar dengan keahlian dalam mengaudit program asuransi, memperkirakan resiko, mengen- dalikan biaya asuransi, dan meninjau klaim.

  1. Laporan Asuransi Tahunan

Agar manajemen tetap mendapatkan informasi mengenai pertanggungan resiko dan asuransi, mungkin diperlukan penyiapan suatu laporan asuransi tahunan. Disarankan agar laporan tersebut berbentuk ringkasan agar memudahkan membacanya dan meliputi pokok-pokok seperti berikut:

a.       Uraian asuransi daftar berbagai jenis asuransi, dengan uraian singkat mengenai per- tanggungan.

b.      Perbandingan biaya asuransi batas pertanggungan dan biaya untuk masing-masing selama lima tahun terakhir.

c.       Resiko yang tidak diasuransikan.

d.      daftar pertanggungan asuransi yang memperlihatkan Analisis untuk cadangan resiko-resiko yang diasuransikan/ditanggung sendiri.

e.       Perkiraan perubahan dalam program asuransi untuk tahun depan- tarif, pertanggung- an, pasar asuransi, keselamatan, pertambahan resiko.

f.       Analisis kerugian dan pemulihan dan jika cukup besar dikaitkan dengan uang premi. 7. Komentar umum mengenai kememadaian keseluruhan dari program asuransi dan saran yang layak untuk pertimbangan manajemen


BAB III

PENUTUP

 

A.    Kesmpulan

Opname fisik adalah suatu kegiatan di akhir periode pelaporan yang berfungsi untuk mengetahui saldo barang secara riil dengan cara memeriksa fisik barang persediaan di gudang.

Hasil berita acara opname fisik ini akan diinputkan ke dalam Modul Persediaan dan akan menjadi saldo akhir barang persediaan

Perhitungan dan pemeriksaan fisik persediaan barang yang selanjutnya disebut stock opname adalah pemeriksaan antara stok fisik barang persediaan yang tersedia di dalam gudang (tempat penyimpanan) dengan stok yang tercatat di dalam daftar inventaris pada sistem komputer atau aplikasi persediaan.

Pengertian pajak sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri.

 Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional

 


DAFTAR PUSTAKA

 

Adiyos, 2006, Kamus Standar Akuntansi , Jakarta, Citra Harta Prima

Amirullah, Haris Budiyono, 2004, Pengantar Manajemen, Edisi Kedua, Yogyakarta, Graha Ilmu

Anthony, Robert N., Vijay Govindarajan, 2005, Sistem Pengendalian Manajemen, Buku Satu, Jakarta, Salemba Empat

Carter, William K., Milton F. Usry, 2005, Akuntansi Biaya, Edisi Ketiga Belas, Jakarta, Salemba Empat

Hadibroto, S., Oemar Witarsa, 1999, Sistem Pengawasan Intern (System of Internal Controll), Edisi Kedua, Jakarta, FE Universitas Indonesia

Handoko, T. Hani, 2001, Manajemen, Edisi Kedua, Yogyakarta, BPFE

Hansen, Don R., Maryanne M. Mowen, 2000, Manajemen Biaya, Edisi Pertama, Jakarta, Salemba Empat

Mulyadi, 1998, Akuntansi Biaya, Edisi Keenam, Cetakan 4, Yogyakarta, STIE

Nasehatum, Apandi, 1999, BUDGET & CONTROL Sistem Perencanaan dan Pengendalian Terpadu Konsep dan Penerapannya, Jakarta, Grasindo

Niswonger, Rollin C., Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess, 1999, Prinsip-Prinsip Akuntansi, Terjemahan Alfonsus Sirait dan Helda Gunawan, Edisi Kesembilan Belas, Cetakan Pertama, Jakarta, Erlangga

Sadeli, Lili M., Bedjo Siswanto, 2001, Akuntansi Manajemen, Sistem, Proses, dan Pemecahan Soal, Jakarta, Bumi Aksara

Simamora, Hendry, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ketiga, STIE YKPN

Suadi, Arief, 2001, Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE

Subaweh, Imam, 1998, Controllership Teori dan Soal – Jawab, Edisi kedua, Jakarta, Gunadarma

Wilson, James D., Jhon B. Campbell, 1998, Controllership Tugas Akuntan Manajemen (The Work of Managerial Accountant), Editor Alih Bahasa Gunawan Hutahuruk MBA, Edisi Ketiga, Cetakan Kesembilan, Jakarta, Erlangga